Diduga Pemdes Pasirjaya Cilamaya Kulon dalam Pembagian PKH BPNT 2024 ada Kongkalikong

Karawang, 1detik.info -

Realisasi Program PKH BPNT tahun 2024 kembali Tercoreng oleh segelintir oknum  Pemdes di wilayah Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, yang mana terjadi dugaan pungli.

Dari beberapa narasumber yang termasuk KPM penerima bantuan BPNT,  warga Desa Pasirjaya, mengatakan kompak bahwa dari surat undangan tertulis menerima bantuan BPNT sebesar Rp.1 juta 200 ribu, diterima hanya 1 juta. "Pembagian bantuan BPNT di kantor Desa, langsung di potong oleh Rt, 200 ribu," kata para warga KPM BPNT. Senin ( 6/01/2025).

Terpisah, menurut informasi PSM inisial (H) untuk bantuan PKH BPNT itu berjumlah 968 KPM. Namun saat awak media mengungkapkan informasi dari KPM adanya pemotongan sebesar 200 ribu, langsung di kantor Desa. (H) sebagai PSM Desa Pasirjaya berucap" nanti saya akan konfirmasikan ke Rt - Rt dan petugasnya. Maaf saya lagi rapat, silahkan koordinasi ke pa lurah saja," kata (H).

Sebelum nya awak media konfirmasi, ke Kades Pasirjaya Abdul Hakim (Saglak) via WhatsApp, perihal dugaan pungli program PKH BPNT. Ia pun menanggapi dengan mengatakan" kalau memang di lapangan ditemukan seperti itu, silahkan saja (diberitakan) . Karena dari saya pribadi tidak ada perintah untuk hal seperti itu," dalih Saglak kades Pasirjaya. 6/01/2025.

Di beda tempat pihak BPD Desa Pasirjaya inisial (SA)  mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya potongan yang di lakukan oleh Pemerintahan Desa. 

(SA) mengutarakan," saya yakin adanya potongan dari program PKH BPNT, tahun 2023 kemarin juga, ada bantuan dari PKH BPNT sebesar 2 juta, di potong satu juta oleh pihak pemerintahan Desa. Dulu saya memperjuangakan hak mereka (KPM), tapi untuk sekarang ini malah berbalik menyerang saya. Karena ada  informasi oknum Rt pernah menakut nakuti ke warga KPM, kalau tidak nurut akan di coret dari daftar penerima bantuan PKH BPNT," ungkap (SA) pihak BPD Pasirjaya. 

Ia memperkirakan kisaran 25 persen, penerima PKH BPNT itu orang kaya, tapi banyak orang miskin yang tidak menerima bantuan tersebut. 

" Dan terkait ada pemotongan dari 200 hingga lebih saya bisa mengatakan RT dan PSM hanya di jadikan alat untuk melakukan pemotongan, tetap saja Kepala Desa yang memberikan arahan, ujung ujungnya setor hasil pemotongan uang PKH BPNT ke Kades," ujar (SA) 06/01.

Terakhir (SA) berharap kepada PSM dan Operator Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), yang punya otoritas untuk mencoret, mengusulkan, memverpal (verifikasi dan palidasi) sementara regulasi itu tidak dilalui. Saya mengharapkan supaya program PKH BPNT bisa tepat sasaran.

(Siti Idawati)