Lapas Kelas IIA Pematangsiantar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkumham Sumut) jalin koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Simalungun, dalam rangka pendampingan proyek pembanguan blok hunian pada Lapas Kelas IIA Pematangsiantar Kanwil Kemenkumham Sumut. Rabu (16/09/24).
Pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan bentuk tindak lanjut atas permohonan Lapas Pematangsiantar akan pendampingan dalam pelaksanaan Pembangunan TA 2024.
Pendampingan ini bertujuan untuk memecahkan hambatan dan kendala yang dapat mengganggu proses konstruksi.
Dalam hal ini Kejari Simalungun akan berperan sebagai Stakeholder yang akan memberikan pandangan hukum yang berkecimpung pada ranah Hukum Perdataan serta Tata, Administrasi Negara kepada Lapas PematangSiantar dan pihak terkait.
Rapat Koordinasi ini juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi yang turut menghadirkan Kalapas Pematangsiantar, Kepala Kejari Simalungun, PPK, MK serta Pelaksana Teknis Pembangunan.
Melalui rapat ini, langkah-langkah prooaktif seperti pemantauan progress harian hingga pengkajian hal-hal yang mungkin menjadi kendala konstruksi turut dilakukan sebagai upaya percepatan proyek pembanguan.
Kalapas Pematangsiantar, Sukarno Ali pada kesempatan ini menyampaikan bahwa permohonan pendampingan ini dilakukan untuk menghindari adanya temuan yang tidak diinginkan serta menanggulangi potensi terjadinya keterlambatan pada proyek konstruksi.
Kami harap Kejaksaan Negeri Simalungun dapat melakukan pendampingan kepada kami sehingga waktu pembangunan yang cukup singkat ini, kami harap dapat dialokasikan secara maksimal.
Pendampingan tentunya ini mengedepankan pencegahan terhadap adanya potensi pelanggaraan maupun keterlambatan.
Langkah-langkah administrative hingga upaya-upaya proaktiv senantiasa diterapkan oleh pihak lapas Pematangsiantar. Dengan demikian, Proyek konstruksi blok hunian ini diharapkan dapat terselesaikan dengan baik serta mampu memberikan dampak positif dalam memajukan Sistem Pemasyarakatan di Lapas Pematangsiantar.
(Donny)
0 Komentar