Bekasi, 1detik.info -
Pada hari Sabtu, 20 Oktober 2024, Ikatan Alumni Pelita Bangsa (IKALISA) menyelenggarakan Dialog Publik Calon Kepala Daerah Kabupaten Bekasi. Acara ini menghadirkan tiga pasangan calon yang bersaing untuk kursi Bupati Bekasi. Namun, di tengah acara, pasangan calon nomor 3 terpaksa meninggalkan ruangan karena agenda lain yang mendesak, sehingga diskusi hanya dilanjutkan oleh dua pasangan calon yang tersisa.
Dialog ini dihadiri oleh mahasiswa dan alumni Universitas Pelita Bangsa, dengan format yang membatasi kesempatan bagi audiens untuk mengajukan pertanyaan. Terdapat tiga isu utama yang diangkat, yaitu pengangguran, ekonomi, dan infrastruktur. Masing-masing isu hanya diberi satu pertanyaan yang diajukan kepada pasangan calon, sehingga kesempatan audiens untuk menggali lebih dalam tentang pandangan mereka sangat terbatas.
Sekar, seorang warga Bekasi yang juga terlibat dalam Gerakan Rakyat, menyampaikan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan acara ini. Ia menyoroti pembatasan partisipasi audiens, yang hanya melibatkan mahasiswa dan alumni, serta isu-isu yang terlalu sempit. "Pembahasan dialog ini tidak berkembang karena pertanyaan yang diberikan hanya pada tiga isu, padahal banyak masalah lain di Bekasi yang butuh perhatian," ungkap Sekar.
Selain itu, Sekar bersama jaringannya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan Laporan Rakyat yang mereka susun. Laporan ini berisi temuan mengenai pungutan liar di sekolah-sekolah negeri di Bekasi, yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun para calon kepala daerah.
"Tanpa mengurangi rasa hormat kepada penyelenggara, kami hanya ingin isu pendidikan seperti pungutan di sekolah negeri menjadi bagian dari pembahasan dan diketahui oleh calon bupati," kata Sekar. Ia menekankan bahwa masalah ini sangat penting karena memengaruhi hak dasar anak-anak Bekasi untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa beban biaya tambahan yang memberatkan.
Sekar juga menyoroti pentingnya memberikan kesempatan kepada seluruh warga Bekasi, bukan hanya mahasiswa dan alumni Universitas Pelita Bangsa, untuk berbicara dan terlibat dalam dialog publik semacam ini. Menurutnya, masalah di Kabupaten Bekasi adalah masalah bersama, dan setiap warga berhak didengar aspirasinya.
Acara Dialog Publik ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam mengedukasi masyarakat mengenai program-program yang diusung oleh para calon kepala daerah. Namun, keterbatasan ruang untuk membahas isu-isu yang lebih luas memicu kritik dari beberapa peserta yang berharap dialog ini bisa lebih inklusif dan komprehensif dalam menyoroti berbagai persoalan di Bekasi.
(Reza)
0 Komentar