Ketegangan Kembali Terjadi di Pulau Rempang, BP Batam diduga membentuk persepsi publik.

1DETIK.INFO, BATAM — Ketegangan antara warga Pulau Rempang dan Badan Pengusahaan (BP) Batam meningkat setelah insiden intimidasi dan pengambilalihan posko tim terpadu pada Senin (2/9/2024). Warga melaporkan pembakaran spanduk penolakan terhadap Proyek Rempang Eco City dan pengambilalihan posko yang didirikan untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut.

Menurut Informasi, pembakaran spanduk terjadi pada dini hari oleh orang tak dikenal, yang diduga bertujuan untuk mengintimidasi penduduk yang menolak proyek. "Kami merasa terancam dan dipaksa menerima proyek ini," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, warga juga mengambil alih posko tim terpadu sebagai bentuk protes terhadap BP Batam dan pemerintah yang dianggap mengabaikan aspirasi mereka. "Kami mempertahankan hak atas tanah kami dari tindakan sewenang-wenang," tegas seorang perwakilan warga.

Proyek Rempang Eco City, bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), telah memicu kontroversi karena kekhawatiran akan dampaknya terhadap tanah leluhur dan lingkungan. Penolakan warga semakin diperparah dengan tindakan intimidasi yang diduga bertujuan membentuk opini publik yang mendukung BP Batam.

Dalam konteks ini, BP Batam diduga membentuk persepsi publik dengan menggambarkan diri mereka sebagai pihak yang defensif dan patuh prosedur, sementara warga digambarkan sebagai agresif. Tuduhan ini muncul sebagai bagian dari upaya BP Batam untuk mendapatkan simpati publik dan membenarkan tindakan yang telah dan akan diambil. "Ini mungkin strategi untuk membenarkan tindakan yang kontroversial di mata publik," kata seorang pemerhati dan Aktivis.

Hingga berita ini diturunkan, BP Batam belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut dan insiden intimidasi. Aparat keamanan masih berjaga untuk mencegah kemungkinan eskalasi lebih lanjut.

Kejadian ini menegaskan perlunya penyelesaian adil dan transparan terhadap sengketa ini, dengan harapan pemerintah segera meredakan ketegangan dan memenuhi hak serta aspirasi masyarakat sesuai prinsip keadilan.

(Gultom)