Aksi Demonstrasi Guru dari berbagai jenjang pendidikan yang dikordinir Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Fakfak Papua Barat, senin (9/9) kemarin, berakhir di pukul 17.22 WIT, setelah DPRD Fakfak memediasi pertemuan antara pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak dan PGRI di ruang Rapat DPRD pada pukul 14.00 WIT.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua PGRI, Amin Jabir Suaeri, Sekretaris, Semuel Lesnussa, pengurus PGRI dan sejumlah kepala Sekolah. Sementara dari Pemkab Fakfak dihadiri Sekretaris Daerah, Drs.E.C.Sulaiman Uswanas, MSi, Kepala DPPKAD, Tajudin La Jahalia, dan Kepala Inspektorat, Ahmad Uswanas.
Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Fakfak, Iskandar Tassa dan dihadiri anggota DPRD Rusdy Faruk, Anton Ubra, Burhan Landupa dan Wilson Hegemur.
Pertemuan berlangsung cukup alot. Ketua PGRI saat dipersilahkan pimpinan Rapat untuk menyampaikan aspirasi para Guru langsung mempertanyakan terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sedang diperjuangkan.
"Izin pimpinan sidang. Catatan tadi pagi sudah ada didepan, kami tidak mau mengulang lagi, silahkan dibacakan saja. Intinya, dari jam tujuh sampai jam 15.11 ini, kita mau tanya bisa dapat atau tidak. Kalau bisa, bisa kalau tidak kita pulang." ujar Amin Suaeri.
Menanggapi aspirasi Guru, Sekda Sulaiman Uswanas menjelaskan kalau Pemkab telah menganggarkan dan memperhitungkan anggaran untuk hal tersebut di dalam APBD Kabupaten Fakfak. Namun demikian, yang menjadi persoalan dan dibahas Pemkab adalah pembayaran satu objek dari dua sumber dana yang berbeda dikuatirkan berpotensi hukum.
"Kalau dari niat, sudah kami anggarkan. Namun apakah kita bisa membayar satu objek dari dua sumber dana yang berbeda. Penjelasan dari mendagri, guru bersertifikasi dapat diberikan tunjangan sertifikasi. Nah komponen sertifikasi itu ada komponen beban kerja, di TPP juga ada komponen beban kerja. Ini yang menjadi persoalan yang kita bahas berulang-ulang dengan teman-teman guru."ungkap Sulaiman Uswanas.
Melihat situasi Pertemuan yang berlangsung alot dan hampir dua jam belum menemukan solusi, anggota DPRD Fakfak, Rusdy Faruk mengusulkan ke pimpinan rapat untuk dilakukan skorsing dan pembahasan dilakukan terbatas.
Rapat terbatas membuahkan beberapa keputusan yang akhirnya di jelaskan dihadapan seluruh massa aksi usai rapat ditutup.
"Berkaitan dengan TPP, kami pemerintah daerah telah berpikir, penghargaan apa yang akan kami berikan kepada guru-guru sertifikasi. Sejak awal kita sudah bicara mencari formula. Tadi sudah saya sampaikan kalau dalam bentuk TPP lebih baik jangn saya ikut karena saya sayang saya punya diri dan bapak, ibu. Itu kalau dalam bentuk TPP, kl bentuk lain sudah tadi kita komunikasikan. "ujar Sulaiman Uswanas.
Sementara itu, Amin Suaeri kepada para Guru menjelaskan hasil keputusan Rapat tertutup. Menurutnya, keputusan yang dihasilkan merupakan solusi terbaik bagi persoalan tersebut.
"Apa yang sudah diputuskan di dalam merupakan jalan terbaik. Hanya saja butuh kesabaran. Teman-teman Dinas, DPR dan Pak Sekda nanti kita lakukan kordinasi lagi khusus untuk teman-teman sertifikasi. Untuk non sertifikasi, kita mengambil keputusan memilih TPP sementara tamsil (tambahan penghasilan) tidak. Sebab, tamsil ada yang menerima, ada yang tidak serta jumlahnya kecil. Sementara TPP semua dapat. Untuk yang sertifikasi nanti kami sampaikan lagi."tandasnya.(Ar)
0 Komentar