Pada Kamis pagi, 8 Agustus 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Jl Chairil Anwar. Massa yang terdiri dari perwakilan berbagai wilayah se-Bekasi Raya ini menyuarakan keluhan dan tuntutan mereka terkait dugaan kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024. Aksi ini berlangsung selama lima jam hingga pukul 13.00 WIB dengan tujuan utama mendesak DPRD Kota Bekasi untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki ketidakadilan yang terjadi selama pelaksanaan PPDB, khususnya pada jalur zonasi.
Koordinator aksi GMBI, Asep Sukarya, menegaskan bahwa banyak siswa yang berdomisili di Kota Bekasi tidak diterima di sekolah negeri terdekat, memaksa mereka untuk mendaftar di sekolah swasta. Menurut Asep, banyak orang tua merasa kecewa karena meskipun mereka tinggal dekat dengan sekolah negeri, anak-anak mereka tereliminasi oleh siswa dari wilayah lain yang lebih jauh. Ini dianggap sebagai bukti nyata ketidakadilan dalam pelaksanaan PPDB, yang semestinya mengutamakan kedekatan geografis.
Salah satu demonstran, Sarul, warga Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menuturkan pengalamannya yang menyakitkan. Ia menyebutkan bahwa meski rumahnya sangat dekat dengan sekolah negeri yang diinginkan, anaknya tetap tidak lolos seleksi PPDB. “Sebetulnya saya di Kabupaten kan ya, saya udah seleksi, seharusnya dapat zonasi, ini malah kegusur sama orang luar kota,” keluhnya. Sarul mempertanyakan mengapa anak-anak dari daerah lain bisa diterima, sementara putranya harus menelan kekecewaan. “Kenapa gak bisa masuk, malah kegeser sama orang-orang luar, ada apa, ini patut kita pertanyakan,” ujarnya dengan nada protes.
Selama aksi berlangsung, Asep Sukarya dipanggil masuk ke dalam gedung DPRD Kota Bekasi untuk bertemu dengan perwakilan dewan. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi GMBI untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan mereka secara langsung kepada wakil rakyat. Sementara itu, massa GMBI lainnya tetap berada di luar gedung, menunggu dengan sabar hasil dari mediasi yang sedang berlangsung.
Setelah pertemuan tersebut, Asep Sukarya menyampaikan bahwa DPRD Kota Bekasi telah berkomitmen untuk menindaklanjuti masalah yang diangkat oleh GMBI. Dewan berjanji akan membentuk Pansus guna menyelidiki lebih lanjut ketidakadilan dalam proses PPDB 2024. “Hasil yang paling utama adalah komitmen pada GMBI masalah pendidikan,” kata Asep. Ia menambahkan bahwa langkah ini bisa berujung pada hak interpelasi jika ditemukan pelanggaran serius.
Setelah mendengar hasil pertemuan, para anggota GMBI tidak langsung membubarkan diri. Mereka bergerak menuju gedung Pemerintahan Kota Bekasi. Tujuannya adalah untuk menginformasikan hasil dari pertemuan dengan DPRD kepada Pemerintah Kota Bekasi, yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rekomendasi dari DPRD. Aksi damai ini diakhiri dengan harapan bahwa pemerintah kota akan menindaklanjuti masalah yang dihadapi warga dengan lebih adil dan transparan.
Gerakan GMBI ini menjadi salah satu bentuk protes masyarakat bawah terhadap kebijakan publik yang dianggap merugikan. Mereka berharap melalui aksi ini, pemerintah daerah dapat lebih peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, terutama terkait hak atas pendidikan yang seharusnya didapatkan dengan adil tanpa ada kecurangan
.
(Reza)
0 Komentar