Terendus Aroma KKN LSM BARAK Layangkan Surat Ke Dinas PUPR Pesibar

 



Pesisir Barat.1detik.infomLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) barisan Advokasi Rakyat (BARAK) mengendus Aroma Korupsi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten Pesisir Barat, hal tersebut di sampaikan Rindo Sanjaya selaku Sekretaris Umum pada Selasa(23/07/2024).


Dalam hal ini ia mengatakan bahwa tim nya telah turun kelapangan melihat beberapa kegiatan Fisik pengerjaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten Pesisir Barat yang terindikasi adanya dugaan KKN.





"Ya memang betul Tim kami telah turun kelapangan dan melihat banyak sekali kejanggalan dalam Perelesiasian kegiatan fisik pembangunan Gedung Kantor PKK dan Pembangunan Dinding Penahan Tanah yang terindikasi adanya dugaan kuat KKN"




Masih kata Rindo "kedua paket proyek wajib di kroscek oleh aparat penegak Hukum pasalnya paket paket yang disebut diatas waktu pengerjaan bisa di katakan baru seumur jagung namun kondisi cukup memprihatinkan diduga kuat waktu perelesiasian adanya pengurangan Spek/Rab Volume dan Mark up sehingga pengerjaan tidak maksimal.


"Kami menyimpulkan kedua paket Tersebut diduga adanya penerimaan atau dugaan persengkongkolan jahat sehingga Pengerjaan dibiarkan padahal begitu jelas nampak bobrok terkesan asal jadi dan yang jelas tak ada Asas manfaat bagi masyarakat "


Sekretaris Umum Barisan Advokasi Rakyat menyanyangkan hal tersebut tersebut ia mengatakan paket proyek yang ada di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang patut untuk di kawal setiap perelesiasian karena diduga kuat adanya permainan tidak sehat dan meminta kepada seluruh aparat penegak hukum untuk memeriksa dan memanggil kepala Dinas untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut.



"Saya sangat prihatin melihat kegiatan tersebut anggaran berjumlah Ratusan hingga Milyaran namun hasilnya sangat buruk juga sangat tidak sesuai dengan besaran yang dikucurkan dalam hal ini atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Advokasi Rakyat yang aktif dalam kegiatan kontrol sosial kami meminta kepada seluruh Aparat Penegak Hukum agar memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten Pesisir Barat juga Kepada Bapak Bupati Pesisir Barat untuk memecat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang atas ketidak Becusan dalam pengawasan dan pengelolaan Anggaran" tandasnya.(RLS)


0 Komentar

Lowongan Wartawan oleh Media 1detik