Saat di klarifikasi bendahara Desa Curahtemu tidak mau menjelaskan bahkan bilang tidak etis bicara di sambungan telepon dan mengajak ketemu di rumah kepala desa, bendahara ini tidak mau menjelaskan karena itu bukan ranah dia untuk menjawab dengan alasan mau menelepon kepala desa dulu akan tetapi sampai sekarang tidak ada kabar, sekelas bendahara desa bisa tidak mengetahui akan pembangunan di desa sepertinya lucu.Fungsi di dalam pemerintahan bendahara sebenarnya apa? Patut di pertanyakan ketika bendahara tidak mau transparan kepada media lantas Undang - Undang keterbukaan informasi publik dimana? Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Setiap orang berhak :
- Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, untuk memperoleh Informasi Publik;
- Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang KIP; dan/atau
- Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Di lansir dari pemberitaan salah satu media sebelumnya kepala desa akan membangun penerangan jalan umum (PJU) sebanyak 38 titik, namun berdasarkan aduan masyarakat tim media kroscek sendiri ke lokasi itu ada 23 titik, lantas tim mengklarifikasi kepada kepala desa via Whatsapp untuk menanyakan sejumlah anggaran pada tahun 2023 dan pembangunan terbaru yaitu PJU namun respon kurang baik “jika tidak mau di jawab tidak masalah pak tinggi mungkin bisa lewat surat dari rekan - rekan pak tinggi bisa menjawab “ (tim), namun lagi - lagi nihil di dapatkan jawaban alias hanya di jawab “Lanjutkan apabila itu yg terbaik untuk mu...........” pungkas pak kades.
0 Komentar