Proyek Pematangan Lahan di Tanjung Piayu Membangkitkan Kritik dari Masyarakat dan Aktivis Lingkungan.

 

Ket foto : Lokasi yang sedang ditimbun di wilayah sei daun, seibeduk tanjung Piayu kota Batam.

1DETIK.INFO, BATAM - Pematangan lahan di Tanjung Piayu telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam di kalangan masyarakat terdampak serta menjadi sorotan kritis bagi aktivis lingkungan. Proyek ini, yang melibatkan dana signifikan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk relokasi warga, mengundang kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan keselamatan pengguna jalan.

Menurut Juma Diansyah, seorang warga setempat, dampaknya sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. "Kami merasakan dampak langsung, mulai dari kesehatan hingga kondisi rumah yang semakin tidak nyaman akibat debu yang terus menerus," ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan RIAU CORRUPTION WATCH Provinsi Kepulauan Riau (RCW KEPRI), Mulkan, menyoroti pelaksanaan proyek terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, izin AMDAL merupakan hal yang krusial dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah ditekankan oleh RCW KEPRI. Mereka menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan harus dipertanggungjawabkan secara baik.

Di sisi lain, Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai inisiator proyek ini telah mendapatkan dukungan dana yang substansial untuk pelaksanaannya. Namun, kebijakan yang membatasi izin pengembangan kavling sejak 2016 menambah kompleksitas situasi.

Partisipasi aktif dari komunitas masyarakat dan pemerhati lingkungan menjadi krusial dalam memastikan bahwa proyek ini tidak hanya memenuhi standar regulasi tetapi juga meminimalkan dampak negatifnya. Dalam hal ini, transparansi dan dialog yang terbuka di setiap tahap proyek sangat ditekankan.

Harapan masyarakat dan pemerhati adalah agar proyek ini dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Mereka menginginkan agar setiap tahap proyek mempertimbangkan manfaat langsung bagi warga yang terdampak pembangunan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Partisipasi aktif dari komunitas masyarakat dan pemerhati lingkungan diharapkan dapat memperkuat kontrol dan pengawasan terhadap proyek ini.

Hingga saat ini, upaya untuk mendapatkan konfirmasi dan tanggapan dari pihak terkait, terutama BP Batam, masih terus dilakukan.

Penulis : Gultom