Akibat perbuatan tidak terpuji, indikasi Korupsi yang dilakukan Mantan Kades Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung yang hingga mencapai Rp. 511.317.900,- ( lima ratus sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah), sebagaimana tercantum dalam surat Pernyataan Mantan Kades diatas meterai cukup tertanggal 11 Desember 2023.
BandungRaya
Inspektorat Periksa Kades dan Mantan Kades, Perangkat Desa, Terkait Dugaan Korupsi Mantan Kades Hingga Rp. 511 juta Lebih
Jumat, 22 Maret, 2024 | 11:25 am1 min read
Akibat Ulah Mantan Kades, Program Pemerintah Desa Panundaan Terhambat, Inspektorat Tutup Mata
Ciwidey, (BR.NET).- Akibat perbuatan tidak terpuji, indikasi Korupsi yang dilakukan Mantan Kades Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung yang hingga mencapai Rp. 511.317.900,- ( lima ratus sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah), sebagaimana tercantum dalam surat Pernyataan Mantan Kades diatas meterai cukup tertanggal 11 Desember 2023.
Menindaklanjuti hal itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung telah melayangkan surat undangan Nomor 000.1.5./682/irban I pada 15 Maret 2024 yang lalu, mengundang kepala Desa Definitip ( Baru) dan mantan Kepala Desa, Sekretaris dan bendahara desa panundaan Kecamatan Ciwidey, untuk melaksanakan klarifikasi Audit Pengelolaan Keuangan Desa (ADPD, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten) Tahun Anggaran 2023.
Dalam isi surat itu, disebutkan untuk komfirmasi pengelolaan keuangan desa pada desa panundaan Kecamatan Ciwidey, yang lokasinya di ruangan irban I Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung pada Selasa pukul 09.00 wib yang lalu.
Disamping itu berdasarkan pantauan langsung Bandungraya.net pada Kamis (21/3/24) pun pihak Inspektorat tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petugas ( Perangkat Desa) dan Lembaga terkait yang ada di Desa Panundaan yang langsung dilaksanakan di Ruangan Kepala Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.
“Nampaknya pembinaan terhadap Para Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Lembaga Desa dan Pemerintah Kecamatan harus lebih ditingkatkan oleh pihak stakeholder terkait yang dalam hal ini DPMD Kabupaten Bandung, agar hal serupa tidak terjadi lagi di Desa Desa lain yang ada di wilayah Kabupaten Bandung.”
HS
0 Komentar