Fakfak. 1Detik.Online-
Masih menjadi misteri publik di Kabupaten Fakfak, soal apakah benar PT. Rimbun Menara Papua (PT. RMP) sebagai pemilik Hotel Grand Papua "mengangkangi" aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Fakfak, yang masih terikat perjanjian kerja sama Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun. Dan apakah Rp. 18 Milyar yang disebut-sebut DPRD Fakfak melalui Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Panitia Khusus (Pansus), benar merupakan kewajiban yang mesti di bayarkan PT. RMP kepada Pemkab Fakfak.
Pasalnya, sampai Pansus bentukan DPRD Fakfak berakhir masa kerjanya, nyaris tak terdengar kabar apapun tentang bagaimana hasil kerja Pansus. Mestinya, sebagai Wakil Rakyat, Pansus bekerja lebih transparan, sehingga memberikan nilai positif dari segi kepercayaan rakyat, apalagi jelang pertarungan politik tahun 2024.
Direktur Eksekutif, Badan Riset Inovasi dan Kreatifitas (BRIK) Majelis Daerah Korps Alumni Mahasiswa Islam Indonesia (MD KAHMI) Kabupaten Fakfak, Mohamad Heremba, turut menyoroti kasus tersebut. Kata dia, pihak Hotel Grand Papua dalam pemberitaan media, telah menjelaskan konsistensi mereka dalam melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pemkab.
Karena itu, Dia meminta Pansus DPRD dan Pemkab, agar lebih transparan dan objektif sehingga tidak menimbulkan beragam interpretasi di publik. "Pemda dan DPRD harus kerja transparan, objektif dan tidak menimbulkan interpretasi beragam di publik. Managemen Grand Papua sudah sampaikan, mereka sudah melaksanakan kewajiban, nah skarang silahkan Pansus dan pemda terbuka ke publik" ungkapnya kepada 1Detik Online, senin (14/8).
Dia menilai, Pansus tidak punya kapabilitas dalam bekerja. "Kalau di minta memberikan nilai terhadap kerja pansus berdasarkan angka satu sampai sepuluh, maka saya pilih angka 5 sebagai penilaian kerja Pansus". Ungkapnya.
Heremba akhirnya, mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Fakfak, agar kedepan lebih berperan aktif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. (AR)
0 Komentar