Tangerang, 1Detik.Online
PPDB saat ini sudah berakhir dan kegiatan belajar mengajar ( KBM ) sudah dimulai. Tapi hal itu bukan berarti adanya dugaan kecurangan PPDB tingkat SMA/SMK Negeri di Provinsi Banten tidak ada yang menindaklanjuti.
Rencananya dalam waktu dekat ada enam ( 6 ) lembaga, yang bersama - sama akan mendatangi kantor Ombudsman perwakilan Banten untuk mendesak sekaligus mempertanyakan sampai sejauh mana ketegasan Ombudsman perwakilan Banten dalam menyikapi dugaan kecurangan PPDB yang dimainkan oleh oknum - oknum kurang bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kekisruhan.
Enam lembaga tersebut, yakni DPP Gema Anak Indonesia Bersatu Perjuangan ( GAIB P ) , Masyarakat Anti Dinasti Dan Oligarki (Madilog ) Tangerang Selatan, Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi ( PJID ) DPC Kabupaten Tangerang, DPC Media Center Indonesia ( MCI ) Kota Tangerang, Lembaga Pemerhati Pendidikan ( LPP ) Kota Tangerang dan Masyarakat Reformasi Tangerang ( Mareta ).
Amrul Sani, Sekjen DPP GAIB Perjuangan menyampaikan apresiasi serta dukungannya kepada pengurus Madilog, PJID Kabupaten Tangerang, Mareta dan MCI Kota Tangerang yang peduli dan akan datang ke Ombudsman Banten untuk menyikapi banyaknya dugaan kecurangan PPDB.
" Saya sangat mengapresiasi dan mendukung teman - teman yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan serta keinginan kuat menyikapi banyaknya dugaan kecurangan PPDB di Provinsi Banten, Insyaallah bila tidak ada halangan kami akan bersama mendatangi kantor Ombudsman perwakilan Banten, mendesak dan mempertanyakan sikap tegas ombudsman dalam menyikapi banyaknya dugaan kecurangan PPDB yang saat ini sudah menjadi isu nasional " , ujar Amrul Sani saat dihubungi melalui WhatsApp, pada Selasa ( 25/ 7 /2023).
Terkait adanya dugaan kecurangan PPDB di Provinsi Banten, Pembina Madilog Tangerang Selatan , Cecep Anang Hardian menyebutkan, bahwa di Provinsi Banten khususnya di Tangerang Selatan, terindikasi kuat telah tejadi sistem kapitalis birokrasi.
" Adanya dugaan kecurangan PPDB di provinsi Banten, mengindikasikan bahwa telah tejadi sistem kapitalis birokrasi, karena itulah kita harus bergerak bersama untuk menghentikan sistem kapitalis birokrasi tersebut yang terindikasi telah terjadi di Provinsi Banten ", tegas Cecep Anang Hardian Saat diwawancari di sekretariat DPC MCI Kota Tangerang, pada Selasa ( 25/7/2023 ).
Ditempat yang sama, Wakil Ketua PJID DPC Kabupaten Tangerang, Mohamad Soleh menjelaskan, bahwa kedatangannya ke Ombudsman adalah sebagai salah satu bukti bahwa adanya dugaan kecurangan PPDB di Provinsi Banten, akan terus ditindak lanjuti sampai ada ketegasan dari pihak - pihak terkait.
" Bila hal ini dibiarkan begitu saja, maka dari tahun ke tahun akan terulang dan akan terus menimbulkan kekisruhan dalam dunia pendidikan, karena itulah kami sebagai bagian dari masyarakat yang peduli dengan kualitas pendidikan akan terus mencoba menindaklanjuti, sampai pihak - pihak terkait berani dengan tegas menyikapi dan menindak siapapun yang melakukan kecurangan dalam PPDB ", pungkas Mohamad Soleh.
Menurut HJ Katulistiwa, " kami dari Mareta meminta pihak Ombudsman untuk mengusut tuntas adanya dugaan kecurangan yang menimbulkan kekisruhan dalam PPDB khususnya di Provinsi Banten ", tegas Pembina Mareta.
( slh )
0 Komentar